Oleh : Septian Dwi Putranto
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara 1945 yang menjujung tingi hak dan kewajiban bagi warga Negaranya. Bagi warga Negara Indonesia haruslah taat dan sadar pada Hukum, dan kewajiban Negara untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya.
Hukum harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan trujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Salah satu bidang hukum yang harus di tegakan adalah bidang hukum pidana, karena eksistensinya sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan.
Berbicara masalah hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat nasalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah punishment dan masalah korban. Dalam masalah pelaku sendiri hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tidak pidana, apakah dia dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidak nya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada pelaku. Mengenai masalah perbuatan lebih menitik beratkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (criminal act). Pada masalah punishmen akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana. Yang keempat adalah masalah korban, masalah korban seringkali dilupakan dalam masalah pidana, padahal korban merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan.
Kajian mengenai korban sendiri dipelajari dalam suatu disiplin ilmu tersendiri yang kita kenal dengan viktimologi, dalam viktimologi terdapat bebagai kajian mengenai korban diantaranya adalah mengenai peranan korban dalam suatu tindak pidana.
Dalam kajian victimologi terjadinya viktimisasi peranan korban dapat menjadi faktornya Artinya korban dipandang dapat memainkan peran dan menjadi unsur yang penting dalam suatu tindak pidana yang menimbulkan korban ( viktimisasi). Begitu eratnya peranan korban dalam terjadinya viktimisasi yang disebabkan interaksi lebih dahulu antara korban dan pelaku, Heting menghipotesakan bahwa dalam beberapa hal, korban membentuk dan mencetak penjahat dan kejahatnya (Iswanto dan Angkasa 2010 :27).
Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, bahkan dalam beberapa kejahatan seringkali peran korban memegang peranan penting adalam terjadinya kejahatan tersebut.
Dalam kasus pembunuhan misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Wolfgang, berdasarkan analisis terhadap studi statistik ditemukan bahwa satu korban diantara empat kasus pembunuhan ikut mempercepat pembunuhan tersebut. Begitu pula dikemukakan oleh Amir yang mengkaji kasus pemerkosaan, yang menunjukan bahwa korban berpartisipasi dan mempercepat satu diantara kasus perkosaan. Hasil studi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Meir dan Meite pada tahun 1993, menunjukan bahwa dalam kasus perkosaan tingkat victim precipitation (VP) mencapai sekitar 4-19 % karna kelalaian korban. (Iswanto dan Angkasa 2010 :28).
Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa selain faktor adanya niat pelaku dan adanya kesempatan, faktor peran korban juga memegang peran penting dalam terjadinya suatu tindak pidana, diantaranya tindak pidana perkosaan. Karna peran korban yang cenderung besar dalam terjadinya tidak pidana perkosaan, maka tidaklah berlebihan jika peranan korban dalam tindak pidana perkosaan dijadikan suatu pertimbangan oleh hakim dalam memutus berat ringanya suatu putusan.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul
“ PERAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT RINGANNYA PUTUSAN “
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya perkosaan di Purwokerto
2. Apakah peranan korban dalam tindak Pidana perkosaan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannmya putusan.
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah :
1. Untuk mengetahui sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana perkosaan di Purwokerto.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh peranan korban dalam tindak pidana perkosaan dijadikian pertimbangan terhadap berat ringanya putusan hakim.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan Viktimologi pada kususnya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan, sumber data dan referensi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
Menambah literatur kepustakaan hukum pidana terutama mengenai masalah peranan korban dalam tindak pidana perkosaan.
E. Kerangka Teoritis
1. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi
a. Pengertian Viktimologi
Viktimologi dapat dikatakan sebagai kajian yang relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti sosiologi dan kriminologi karena viktimologi baru muncul dan poluler pada pertengahan abad ke 20. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu lain.
Viktimologi secara etimlogis, berasal dari kata “victima” (Latin) yang berarti korban dan “logos” (Yunani) berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuantentang korban. Pengertian tersebut yang menggunakan kata “pengetahuan” atau “ilmu pengetahuan” memang masih menampakan belum adanya suatu ketegasan apakah viktimologi itu merupakan pengetahuan atau sudah merupakan ilmu pengetahuan. Ini terjadi karena ada beberapa fihak yang masih berpandangan viktimologi hanya pengetahuan cabang kriminologi, namun ada pula yang berpandangan bahwa viktimologi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang sejajar dengan ilmu-ilmu lainya. (Iswanto dan Angkasa 2010 : 1 )
Pengertian lain dari viktimologi dapat kita peroleh dari beberapa sumber diantaranya dari internat. dalam suatu situs memberikan devinisi viktimologi sebagai berikut
Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama, yaitu kejahatan atau korban criminal (http://replaz.blogspot.com/2008/09/viktimologi.html).
Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian viktimologi adalah mengenai korban.
b. Ruang Lingkup Victimologi
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti, peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.
Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup Viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan (Mansur dan Gultom, 2007 :43 )
Selain itu viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai tujaun untuk :
a. Menganalisis berbagai aspek masalah korban (to analize the manifold aspec of thr victim’s problem). Dalam tujuan untuk menganalisa berbagai aspek masalah korban ini meliputi kerugian dan atau penderitaan korban.
b. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan (to explain the causes for victimization). Hal ini meliputi suatu analisis serta penjelasan tentang faktor faktor yang menyebabkan timbulnya korban. Dalam kajian viktimologi akan tampak bahwa timbulnya korban tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan pelaku kejahatan, namun dapat pula disebabkan oleh kesalahhan korban dari tingkat yang ringan hingga kesalahan penuh dipihak korban.
c. Menciptakan system kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan manusia (to develop a system of measures for reducing human suffering). Hal ini dapat berupa kebijakan perlindungan hukum bagi korban berupa pemberian hak dalam system peradilan pidana maupun kebijakan lain berupa restitusi dan atau kompensasi. (Separovic dalam Iswanto dan Angkasa, 2010 : 15)
2. Tinjauan Tentang korban
a. Pengertian Korban
Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas apa yang menjadi pengertian korban.
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupu narasumber, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut.
1) Arif gosita.
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. ( Gosita, 1985 : 41)
2) Muladi.
Berbeda dengan Arif Gosita yang memberi pengertian korban sebatas pada mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan, Muladi member prespektif berbeda mengenai korban. Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah :
Orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Mansur dan Gultom, 2007 : 47 )
3) Cohen
Cohen mengungkapkan bahwa korban adalah “whose pain and suffering have been neglectedby the state while it spands immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.” (Mansur dan Gultom, 2007:46)
4). Barda Nawawi Arief menyatakan korban adalah
Orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. (http://gendo.multiply.com/journal/item/7/URGENSI_VONIS_REHABILITASI_TERHADAP_KORBAN_NAPZA_DI_INDONESIA
b. Tipologi korban kejahatan.
Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe, tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut.
a. The “completely innocent victim”. Korban yang samasekali tidak bersalah oleh Mendeson dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
b. The “victim whit minor guilty” and victim due to his ignorance”. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat, sebagai akibat malah dia menjadi korban.
c. The “victim as guilty as offender” and “ voluntary victim”. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut.
1) bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”;
2) bunuh diri dengan adhesi;
3) euthanasia;
4) bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangan sakit).
d. The “victim more guilty than the offender”. Dalam hal korban kesalahnaya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni :
1) korban yang memancing dan atau menggoda seeorang untuk berbuat jahat;
2) korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
e. The “most guilty victim” and the “ victim as is gultu alone”. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akirnya justeru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).
f. The “simulating victim” and the “imagine as victim”. Korban pura-pura dan korban imajinasi oleh Mandesohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun. (Iswanto dan Angkasa 2010:28).
Sedikit berbeda dengan Mendelson yang membuat tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan, Schafer membagi tipe korban dalam kategori yang tergantung pada pertanggung jawaban korban dalam tindak pidana tersebut. Tipologi tersebut adalah :
a. “unrelated victim” yakni kejahatan dilakukan oleh pembuat kejahatan tanpa ada hubungan apapun dengan korban.
b. “profokatif victim” disini korban memancing pembuat kejahatan untuk melakukan untuk melakukan kejahatan dengan perilaku tertentu mialnya korban mengingkari janji.
c. “precipicatif victims” adalah “pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan.
d. “biological weak victims” yakni saiapa saja yang secara fisik atau mental lemah misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar yang menjadi target kejahatan.
f. “ social weak victims” misalnya kaum imigran atau minoritas etnik yang memiliki posisi sosial yang lemah dalam masarakat dan sering dieksploitasi oleh elemen kejahatan.
g. “ self-victimizing victims” dan “political victim”. Self-victimizing victim adalah korban dari tindakanya sendiri sebab mereka berkorban sendiri. (Yazid efendi 2001 : 28 )
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana.
Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:
1) Sudarto memberikan pendapat bahwa “delik” itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa yanag sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut di pertanggungjawabkan. (Sudarto,1990:42).
2) Dalam website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan definisi Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan setiap orang/subjek Hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar Hukum ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum). Dari pengertian diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana orang tersebut mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan tersebut diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.
4. Tinjauan tentang Perkosaan
Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan terhadap laki-laki terutama terhadap kepentingan seks laki-laki. Citra seks perempuan yang selalu ditempatkan sebagai objek seks laki-laki berimplikasi jauh terhadap kehidupan perempuan. Ia selalu menghadapi kekerasan pemaksaan dan penyiksaan fisik. Perkosaan pada intinya merupakan bentuk hubungan yang dilakukan secara paksadan merugikan pihak perempuan sebagai korban.
Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 KUHP yang rumusanya sebagai berikut.
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
Dalam Pasal 285 KUHP tersebut mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Menurut pasal tersebut, perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kedalam lubang vagina dalam hubungan seks yang disertai dengan kekerasan fisik terhadap korban oleh pelaku.
5. Putusan Pengadilan.
Pengertian Putusan Pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menyatakan bahwa.
“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
Sebelum memberikan putusan hakim, tentusaja suatu perkara harus melalui pemeriksaan didalam sidang pengadilan dengan minimal harus didasari oleh dua alat bukti dan berdasar keyakinan hakim, keyakinan hakim diperoleh setelah pemeriksaan alat bukti dan berbagai pertimbangan hakim.
Jadi dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan merupakan akir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Putusan pengadilan ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus di tandatangani Hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode penekatan yuridis sosiologis atau “sosio legal research” yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, yang didalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor non Hukum (Suggono, 2003 : 101 )
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis keadaan atau gejala objek dalam suatu penelitian tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
3. Sumber data
a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Hakim, korban perkosaan, dan keluarga korban.
b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, pereturan Perundang-undangan , msupun internet yang ada hubungannya dengan materi ini.
4. Metode Pengumpulan Data
a) Data primer , pada data yang bersifat primer diambil dengan menggunakan metode wawancara secara langsung yaitu dengan Hakim, korban dan keluarga korban.
b) Data sekunder , metode pengumpulan data pada data sekunder yaitu dengan melkukan studi dokumen berupa mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan, maupun internet yang ada kaitanya dengan materi ini.
5. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Pusat Universitas Jenderal Soedirman dengan menelaah pustaka yang berkaitan dengan kajian penelitian serta tanya jawab langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto.
6. Metode Penyajian Data
Data yang berhasil dikumpulkam selama mengadakan penelitian akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis.
7. Metode Analisis Data
Data dianalisa secara kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan pada deskripti
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Angkasa dan iswanto, 2010, Viktimologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Effendi, Yazid, 2001, Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Gosita, Arif, 1985, Masalah Korban Kejahatan, PT Akademia Presindo, Jakarta.
Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarto. 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
Undang-Undang :
Kitab Undang-Undang Hukum pidana
Dari Internet :
